11 Dugaan Korupsi Diselidiki Kejari Tigaraksa, Terbanyak di Kota Tangsel

11 Dugaan Korupsi Diselidiki Kejari Tigaraksa, Terbanyak di Kota Tangsel, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 11 Dugaan Korupsi Diselidiki Kejari Tigaraksa, Terbanyak di Kota Tangsel, Berita746

11 Dugaan Korupsi Diselidiki Kejari Tigaraksa, Terbanyak di Kota Tangsel, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 11 Dugaan Korupsi Diselidiki Kejari Tigaraksa, Terbanyak di Kota Tangsel, 746, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 11 Dugaan Korupsi Diselidiki Kejari Tigaraksa, Terbanyak di Kota Tangsel

Kantor Kejari Tigaraksa.
Kantor Kejari Tigaraksa.

TRUSTKOTACOM TANGERANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa tengah menyelidiki 11 (Sebelas), dugaan korupsi di wilayah hukumnya. Dari sebelas kasus tersebut, terbanyak dugaan korupsi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Benar ada 11 kasus dugaan korupsi yang tengah kita selidiki di tahun ini,” kata Kepala Pidana Khusus (Pidsus), Kejari Tigaraksa, Ricky Tomy, Kamis (12/06/2014), Sore.

Menurutnya, sebelas dugaan korupsi tersebut berasal dari Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang. Semua dugaan korupsi tersebut, lanjut Tomy, tengah dalam proses pengumpulan data.

“Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu dari sebelas dugaan korupsi tersebut. Nanti kalau sudah meningkat ke penyidikan baru kita kasih tahu. Ya laporan dugaan korupsi ini terbanyak dari Kota Tangsel 60-40 lah,” terang Ricky.

Ditanya apakah, dari sebelas kasus dugaan korupsi tersebut indikasi korupsinya kuat, Ricky mengatakan, ya jelas. “Kalau tidak ada indikasi korupsi, tidak kita selidiki,” tambah Ricky.

Ricky menambahkan, untuk Tahun 2013, pihaknya telah menyelesaikan kasus empat kasus korupsi. Kasus korupsi itu diantaranya, Korupsi Pengadaan Alat Uji Kelayakan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Kota Tangsel. Dalam kasus korupsi itu, pihaknya menetapkan Kadishub Kominfo Nurdin Marjuki dan Direktur Utama PT. Mayindo, Antonius Hutahuruk, selaku pihak pihak ketiga sebagai tersangka.

“Kasusnya, Pengadaan alat uji kendaraan bermotor mobil dan alat uji kendaraan bermotor mobile dan statis Tahun Anggaran 2011 senilai Rp3,4 miliar. Kasusnya sudah dipersidangan dan tengah menunggu kasasi dari Mahkama Agung (MA),” terang Ricky, seraya menambahkan tiga kasus lainnya yang telah diselesaikannya Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Banten di wilayah Kabupaten Tangerang, sebanyak tiga perkara. (Cun)