​Tolak Kenaikan BBM, Forum Rakyat Tangerang Demo di Tuggu Adipura

​Tolak Kenaikan BBM, Forum Rakyat Tangerang Demo di Tuggu Adipura, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, ​Tolak Kenaikan BBM, Forum Rakyat Tangerang Demo di Tuggu Adipura, Berita767

​Tolak Kenaikan BBM, Forum Rakyat Tangerang Demo di Tuggu Adipura, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, ​Tolak Kenaikan BBM, Forum Rakyat Tangerang Demo di Tuggu Adipura, 767, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, ​Tolak Kenaikan BBM, Forum Rakyat Tangerang Demo di Tuggu Adipura

imager

TANGERANG TRUSTKOTA – Bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kiranya masih terus digulirkan. Di Kota Tangerang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Rakyat Tangerang (FRT) menggelar aksi demo di Tugu Adipura, Jalan Veteran, Kamis (13/11/2014).

Koordiator Aksi, Rian Erlangga dalam orasinya mengungkapkan, bahwa kenaikan harga BBM bukanlah hak yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil karena dengan kenaikan harga BBM, ditenggarai akan disusul dengan kenaikan harga bahan pokok lain yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Rencana kenaikan harga BBM bukan solusi untuk menanggulangi defisit APBN melainkan akan menambah kesengsaraan rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, ketus Erlas, pemerintah harus berani memberantas mafia perminyakan dan praktek penyeludupan minyak sehingga manfaat minyak bumi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Kami meminta agar pemerintah segera membangun kilang-kilang baru sesuai dengan jenis minyak di Indonesia Dan membangun infrastruktur untuk memferivikasi penggunaan minyak kemudian segera mencabut Undang-undang yang meliberalisasikan Sumber daya alam kita, terkhusus Undang-undang Migas No 20 tahun 2001,” terang dia.

Selain itu, mahasiswa juga menilai program kartu sakti yang di Keluarkan presiden Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus di pertimbangkan kembali, karena dengan kebijakan kartu tersebut akan menghabiskan anggaran yang cukup besar.

“Dalam rancangan APBN 2014 pun tidak ada anggaran untuk kebijakan itu, lebih baik anggaran tersebut di relokasi untuk pembangunan Dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Fth/Bil)